PKP atau Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan usaha atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak yang telah diatur dalam UU PPN Perubahan Ketiga UU No 42 Tahun 2009.
Pengusaha yang melakukan penyerahan atas BKP/JKP yang objek nya telah diatur dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 dengan omset pertahun Rp4,8 miliar pertahun, wajib untuk mengukuhkan usaha nya sebagai PKP. Sehingga tidak semua pengusaha merupakan PKP, kecuali jika pengusaha dengan omset dibawah Rp4,8 milliar pertahun secara sukarela mengajukan dan memilih untuk mengukuhkan diri menjadi PKP dengan alasan tertentu.
Keuntungan PKP
Pengusaha yang berstatus PKP tentunya terdapat dampak baiknya, dengan syarat pengusaha menjalankan kewajibannya dengan baik. Berikut beberapa keuntungan sebagai PKP :
1. Dapat mengkresitkan PPN Masukannya apabila bertransaksi dengan PKP lain
2. WP berstatus PKP dapat menunjukkan bisnis nya berjalan secara legal
3. Kredibilitas perusahaan dapat dilhat dengan jelas karena status PKP menandakan anda melakukan kewajiban erpaakan dengan tertib
4. Peluang kerjasama dengan dengan bisnis besar lebih terbuka lebar.
5. Meningkatkan Efisiensi produksi
Lalu apa syarat pengajuan PKP ?
Untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP Pengusaha harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Memiliki omzet Rp4,8 milliar dalam 1 tahun buku. Kecuali pengusaha dengan omzet kurang dari Rp4,8 milliar dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran.
3. Melengkapai dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.
Jika anda atau perusahaan anda membutuhkan bantuan dalam masalah perpajakan atau akuntansi , KJA Konsultama Indonesia siap membantu, dengan tim yang berpengalaman, Kja Konsultama Indonesia menyediakan layanan konsultasi yang dapat dipercaya untuk membantumengelola keuangan dengan lebih efisien da efektif. Hubungi Admin Kja Konsultama Indonesia.
#Konsultan #Akuntansi #KJA_Konsultama #Indonesia #Pajak #Surakarta #Solo